Billy N.



Meningkatkan Mutu Pemeriksaan Kesehatan di Indonesia

Meningkatkan Mutu Pemeriksaan Kesehatan di Indonesia
Billy N.S. <billy@hukum-kesehatan.web.id>
Dokter, Tinggal di Jakarta

Pada 2 Mei 2012, mantan menteri kesehatan Ibu Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih (ERS) meninggal dunia & meninggalkan duka bagi dunia kesehatan Indonesia. Namun, kepergiannya juga meninggalkan tanda tanya yang besar & pelajaran berharga bagi kita, yaitu mengenai mutu pemeriksaan kesehatan (diagnostik) di Indonesia. Seperti diberitakan, Ibu ERS meninggal karena kanker paru stadium 4 atau akhir/lanjut, sementara pada akhir 2009 semua calon menteri mengikuti pemeriksaan kesehatan. Bahkan dikabarkan Ibu ERS melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 1-2 tahun sebagai pejabat di kementerian kesehatan. Pada tiap pemeriksaan kesehatan tersebut, Ibu ERS dinyatakan sehat oleh tim dokter & baru pada Oktober 2010 ditemukan kanker paru saat pemeriksaan kesehatan rutin.
Pemeriksaan kesehatan atau biasa disebut medical check up (MCU) tergolong pemeriksaan yang biasanya dilakukan pada saat sebelum bekerja/menjabat & rutin/berkala pada mereka yang berisiko tinggi. Masyarakat pun banyak yang dengan kesadaran pribadi atau karena mengikuti asuransi kesehatan lalu melakukan MCU dengan biaya sendiri di dalam & luar negeri sehingga ini menjadi peluang bisnis & banyak dipromosikan oleh berbagai sarana pelayanan kesehatan. MCU menjadi industri dengan perputaran uang triliunan rupiah setiap tahunnya. Dari karyawan, PNS, calon TKI, masyarakat, sampai anggota legislatif & pejabat tinggi negara melakukan MCU, baik sesekali maupun rutin dengan biaya sendiri, perusahaan, atau negara. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk deteksi dini penyakit sehingga bisa dicegah & diobati lebih awal sehingga kerugian yang ditimbulkan lebih sedikit atau terhindar dari mempekerjakan orang yang memiliki masalah kesehatan.
Dalam kasus Ibu ERS, mengapa penyakitnya tidak terdeteksi ketika MCU tahun 2009? Padahal penyakit kanker bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tetapi penyakit menahun yang terus membesar atau bertambah parah. Apalagi kanker paru bisa terlihat atau dicurigai dari hasil foto rontgen dada yang biasanya dilakukan ketika MCU. Alat rontgen merupakan peralatan yang sangat umum ada di rumah sakit, laboratorium klinik, bahkan sampai banyak puskesmas di seluruh Indonesia. Kecurigaan akan adanya mutu pemeriksaan yang kurang baik menjadi besar, padahal tanpa pemeriksaan yang baik tidak mungkin bisa melakukan pengobatan dengan tepat/benar. Bisa dibayangkan jika mutu pemeriksaan bagi seorang calon pejabat tinggi negara seperti ini, bagaimana dengan mutu pemeriksaan bagi rakyat miskin? Untuk pemeriksaan yang sangat banyak dilakukan pun kurang teliti, bagaimana dengan yang jarang dilakukan?
Ada beberapa hal yang biasanya diabaikan di negara kita sehingga mutu pemeriksaan kita menjadi kurang baik. Dari mulai pemeriksa yang abai terhadap prosedur kerja atau menganggap enteng, sehingga banyak yang tidak diperiksa dengan teliti bahkan dilewatkan & dianggap normal. Peralatan untuk pemeriksaan yang tidak dirawat & digunakan dengan baik/tepat sehingga nilai mutu hasil pemeriksaan yang dihasilkan berkurang. Selain itu, menemukan penyakit yang masih tahap awal pada mereka yang merasa/terlihat sehat membutuhkan ketelitian lebih tinggi, bukan sekadar dikerjakan seperti pada mereka yang sudah jelas sakit.
Sebagai contoh, pada foto rontgen dada yang menggunakan komputer, operator dapat menyunting kecerahan & ketajaman gambar yang dihasilkan jika foto terlihat kurang bagus akibat setelan alat yang kurang tepat. Padahal kegiatan penyuntingan ini tidak dapat memperbaiki kesalahan pengambilan gambar yang dilakukan & seharusnya diulang. Apa yang seharusnya terlihat jika setelan alat benar menjadi tidak terlihat walaupun sudah disunting. Hasil foto rontgen itu yang seharusnya dibaca langsung oleh dokter di layar ber-resolusi tinggi, tetapi dicetak di media ber-resolusi rendah & ukurannya dibuat lebih kecil agar menekan biaya. Ini mengakibatkan banyak detil gambar yang hilang untuk bisa dipelajari oleh dokter untuk penentuan diagnosis. Banyak peralatan untuk pemeriksaan sering digunakan jauh melebihi batas penggunaan maksimalnya walaupun belum rusak, sehingga mutu pemeriksaan yang dihasilkan menurun. Peralatan untuk pemeriksaan pun seharusnya dilakukan kalibrasi rutin setiap akan digunakan.
Dari segi kebijakan pemerintah, belum ada standar yang ditetapkan untuk mutu peralatan, standar perawatan peralatan, penjaminan mutu hasil pemeriksaan, sampai kalibrasinya. Yang dilakukan selama ini hanya pemeriksaan berkas semata & reaktif ketika ada masalah. Merek peralatan atau nama sarana pelayanan kesehatan yang terkenal, berbagai sertifikasi, atau kecanggihan & harga peralatan untuk pemeriksaan yang mahal tidak menjamin mutu hasil pemeriksaan. Seharusnya pemerintah memeriksa langsung secara rutin semua mutu hasil pemeriksaan demi perlindungan masyarakat.
Dengan kondisi seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama ini tidak lebih dari sekadar formalitas atau kegiatan mencari laba dengan relevansi bagi kesehatan masyarakat yang tidak sesuai harapan walau sudah mengeluarkan biaya besar. Semoga ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua & menjadi momentum perbaikan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia yang melindungi masyarakat & mampu bersaing secara global.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: