Billy N.


Memulihkan Hubungan Pasien & Dokter yang Retak

Memulihkan Hubungan Pasien & Dokter yang Retak
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Dalam kolom ‘Surat Pembaca’ di beberapa harian, mungkin kita membaca surat-surat yang berisi pertentangan antara pasien dengan rumah sakit (RS) yang pernah merawatnya mengenai kepemilikan isi rekam medik. Pasien menganggap isi rekam medik adalah miliknya, sementara RS menganggap pasien hanya berhak atas isi resume/ringkasannya saja. Dalam kasus Prita Mulyasari, masalah rekam medik pun menjadi pertentangan ketika pihak RS menolak memberikan rekam medik dengan lengkap.
Kedua pendapat ini memiliki dasar hukum masing-masing. Pasal 47 UU no.29/2004 dengan jelas menyebutkan bahwa isi medik milik pasien, sementara pasal 12 Permenkes no.269/2008 mereduksi hak pasien tersebut menjadi hanya isi ringkasannya saja. Menurut azas preferensi hukum, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah (lex superiori derogat legi inferiori). Continue reading this entry »

Iklan

Akar Masalah & Berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasien-Dokter/RS

Akar Masalah & Berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasien-Dokter/RS
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan kasus Prita Mulyasari, seorang ibu yang harus ditahan selama 3 pekan karena dituduh mencemarkan nama baik dokter & rumah sakit (RS) yang pernah merawatnya. Kasus ini diawali dari suatu ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan sarana pelayanan kesehatan (SPK) seperti dokter atau RS. Dengan adanya kasus Prita yang merupakan puncak ‘fenomena gunung es’, membuat masyarakat bertanya-tanya ada masalah apa dengan hubungan pasien & SPK?
Hubungan pasien & SPK adalah suatu hubungan sederajat berupa perikatan ikhtiar dengan masing-masing pihak memiliki hak & kewajibannya. Karena pengobatan merupakan suatu ikhtiar, sehingga SPK tidak bisa menjanjikan kesembuhan melainkan memberikan usaha maksimal sesuai standar pelayanan untuk kesembuhan pasien. Hal ini sering kurang dipahami oleh masyarakat sehingga ketika pasien tidak sembuh atau pelayanannya dianggap kurang memuaskan, muncul tuduhan dokter melakukan malapraktik atau RS dianggap menipu.
Hal lain yang sering memicu masalah antara pasien & SPK adalah kedua belah pihak kurang mengerti hak & kewajibannya. SPK lebih ngotot dalam menuntut hak-nya namun lupa melaksanakan kewajibannya secara tuntas. Di sisi lain pasien kadang tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti pembayaran atas biaya pengobatan sementara seringkali hak-haknya kurang diperhatikan.
Agar kasus seperti yang dialami Prita tidak terulang kembali, masing-masing pihak harus mengerti benar apa yang menjadi hak & kewajibannya dalam pengobatan. Hal ini telah diatur dalam pasal 50-53 UU no.29/2004. Pasien sebaiknya mengerti bahwa hak-nya adalah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai penyakit, pemeriksaan, pengobatan, efek samping, risiko, komplikasi, sampai alternatif pengobatannya. Pasien juga berhak untuk menolak pemeriksaan/pengobatan & meminta pendapat dokter lain.
Selain itu, isi rekam medik atau catatan kesehatan adalah milik pasien sehingga berhak untuk meminta salinannya. Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya, mematuhi nasihat/anjuran pengobatan, mematuhi peraturan yang ada di SPK, & membayar semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
Sedangkan SPK wajib untuk memberikan pelayanan sesuai standar & kebutuhan medis pasien, merujuk ke tempat yang lebih mampu jika tidak sanggup menangani pasien, & merahasiakan rekam medik. SPK pun berhak untuk menerima pembayaran atas jasa layanan kesehatan yang diberikannya pada pasien.
Selain mengerti hak & kewajibannya, kedua belah pihak pun harus memiliki komunikasi yang baik & rasa saling percaya untuk menghindari kesalahpahaman. Berbagai konflik antara pasien & SPK hampir selalu diawali oleh komunikasi yang buruk & kurangnya rasa percaya di antara keduanya. Pasien maupun SPK harus saling terbuka & mau menerima masukan agar pengobatan dapat dilaksanakan dengan baik.
SPK harus paham bahwa pasien datang hanya karena ingin diobati & sembuh, bukan untuk mencari-cari perkara. Pasien pun harus mengerti bahwa tidak ada SPK yang memiliki niat jahat untuk mencelakakan pasiennya. Selain itu, SPK harus belajar berbesar hati dalam menerima kritik & saran sebagai sarana untuk perbaikan kualitas layanan, bukan dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. SPK harus ingat bahwa pasien itu sedang dalam kesusahan akibat penyakitnya, sangat wajar jika pasien mudah marah, terlalu sensitif, atau manja.
… baca kelanjutan tulisan ini di http://www.hukum-kesehatan.web.id
(c)Hukum-Kesehatan.web.id
Dimuat di: Tribun Jabar, 8 Juni 2009


Pengobatan Alternatif yang Bukan Alternatif Pengobatan

Pengobatan Alternatif yang Bukan Alternatif Pengobatan
Billy N. <billy@suterafoundation.org>

Kesehatan adalah hak semua orang, karena tanpa kesehatan manusia tidak dapat beraktivitas dengan normal, bahkan ada kata-kata bijak bahwa kekayaan tidak berarti tanpa kesehatan. Sehat menurut definisi World Health Organization (WHO) adalah suatu keadaan sehat fisik, jiwa, sosial, & bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, & kelemahan/penderitaan. Untuk tetap sehat, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menjaga & meningkatkan kesehatannya. Sementara jika sakit, maka berbagai upaya pengobatan & perbaikan kondisi dilakukan untuk kembali sehat. Semua usaha untuk mencapai kesehatan tersebut, selain dilakukan oleh pribadi, dilakukan pula oleh pemerintah maupun lembaga swasta.
Usaha pelayanan kesehatan terdiri dari berbagai jenis, dari mulai yang ilmiah melalui pengobatan kedokteran modern, maupun pengobatan alternatif (PA) yang bersumber dari berbagai latar belakang, seperti tradisional, keagamaan, kepercayaan, atau teknologi yang belum terbukti secara ilmiah, dengan berbagai teknik & perangkat pengobatan.
Melalui penelitian, banyak jenis pengobatan yang tadinya merupakan PA telah berubah menjadi pengobatan kedokteran modern yang ilmiah, misalnya pada beberapa obat tradisional dari bahan-bahan alam yang lebih dikenal dengan sebutan jamu di Indonesia.
Namun, masih banyak PA lain yang belum memiliki dasar ilmiah, sehingga sulit untuk menentukan parameter yang obyektif dalam penilaiannya. Sehingga, berbagai PA lebih bersifat kepercayaan/sugesti dari penggunanya sedangkan seharusnya, pengobatan yang diizinkan digunakan di masyarakat telah melalui serangkaian penelitian/pengujian & perhitungan statistik sampai dianggap layak untuk digunakan. Peralatan pengobatan canggih pun tetap dianggap PA jika belum melalui proses tersebut.
Pada pengobatan kedokteran modern, telah dilakukan pengaturan, standarisasi, & pengawasan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Sedangkan pada PA, belum banyak pengaturan & standarisasi yang diatur dalam peraturan perundangan, sementara pengawasan yang dilakukan hanya berupa pendaftaran saja oleh pemerintah daerah.
Dengan pengaturan, standarisasi, & pengawasan dari pemerintah saja, tetap ada sarana pengobatan kedokteran modern yang menyimpang dari yang seharusnya, sehingga menjadi masalah hukum. Pada PA, dengan tiadanya pengaturan, standarisasi, & pengawasan yang memadai dari pemerintah, menyebabkan tiadanya perlindungan hukum yang memadai bagi para penggunanya jika terdapat penyimpangan.
Hal ini dimanfaatkan pula oleh banyak tenaga kesehatan yang seharusnya menggunakan ilmu kedokteran modern dalam praktiknya, berubah haluan menjadi praktisi PA yang tetap dipadukan dengan ilmu kedokteran modern. Para tenaga kesehatan pun banyak yang menjual produk-produk kesehatan/suplemen & PA yang tidak sesuai dengan standar pengobatan kedokteran modern untuk menambah penghasilannya.
Hal ini sebenarnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang mengatur tenaga kesehatan untuk hanya menggunakan cara-cara pengobatan yang sesuai standar kedokteran modern, seperti tercantum dalam UU no.29/2004 pasal 50-51 & PP no.32/1996 pasal 21. Bagi dokter, hal ini pun merupakan pelanggaran etika profesi seperti tercantum dalam pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Dalam pelaksanaan PA yang dilakukan oleh masyarakat, tidak terdapat standar yang jelas dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat penggunanya terancam berbagai bahaya. PA selain tidak memiliki bukti cukup dari suatu penelitian yang ilmiah, juga tidak dilatih melalui suatu pendidikan yang memenuhi standar seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga, tenaga PA tidak memiliki dasar yang jelas mengenai standar suatu keahlian & kelayakan/kompetensi seseorang disebut mampu melakukan suatu jenis pengobatan. Tidak heran banyak muncul PA palsu yang merugikan masyarakat.
Dari hasil penelusuran terbaru oleh dinas kesehatan di berbagai daerah, banyak sarana/tenaga PA pun tidak terdaftar di dinas kesehatan setempat. Hal ini akan menyulitkan penanganan ketika muncul masalah dalam pengobatan yang dilakukan oleh sarana/tenaga PA.
Ini juga disertai kenyataan bahwa PA lebih didasarkan pada klaim-klaim hasil pengobatan yang berhasil & diiklankan di masyarakat, tanpa adanya pengujian secara statistik. Sehingga ada ungkapan bahwa jika dokter mengobati 100 orang & 1 orang gagal, maka yang 99 orang yang sembuh tidak pernah diberitakan, sedangkan 1 orang yang gagal itu akan diberitakan di mana-mana. Sedangkan jika pada PA, jika 100 orang diobati & ada 1 orang yang berhasil, mungkin hanya kebetulan, maka yang berhasil tersebut akan diiklankan di mana-mana sementara yang 99 orang sisanya dianggap kurang beruntung atau belum saatnya sembuh tanpa pertangungjawaban apapun & tidak diberitahukan ke masyarakat.
Perlu diingat bahwa sejauh ini, PA hanya terdaftar di pemerintah daerah, yang bukan merupakan izin untuk melakukan pengobatan & memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat. Izin praktik pengobatan hanya diberikan oleh pemerintah pada pengobatan yang telah memiliki bukti yang mencukupi secara ilmiah. Sejauh ini, menurut data yang dikeluarkan departemen kesehatan, tidak ada 1 pun PA yang mendapatkan izin.
Dapat disimpulkan bahwa PA untuk saat ini adalah bukan alternatif pengobatan yang tepat & aman bagi masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat segera melakukan pengaturan & pengawasan yang lebih ketat dalam praktik PA untuk melindungi masyarakat. Sementara bagi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, atau apoteker, sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan PA dalam praktiknya untuk mencegah pelanggaran hukum & etika profesi.
Disarankan bagi masyarakat untuk tidak sembarangan mempercayai atau menggunakan PA, meskipun PA tersebut menggunakan iklan yang ‘bombastis’ atau dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan klaim yang sepertinya meyakinkan agar terhindar menjadi korban.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id